“Di mana saat ini pun kami melakukan beberapa upaya, yang pertama ialah pemblokiran nopol. Jadi kendaraan-kendaraan yang memang melakukan indikasi pengisian berulang maupun kendaraan-kendaraan yang terindikasi modifikasi, itu kami lakukan hapus data kendaraan,” jelas Rafli.
Bupati Belitung sebelumnya juga memberikan waktu tiga hari setelah rapat tersebut untuk melihat perbaikan kondisi distribusi BBM di lapangan.
Jika tidak terdapat perbaikan, Djoni menyatakan akan mengambil tindakan yang lebih tegas guna memastikan distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat berjalan lancar.
Djoni juga memastikan apabila ditemukan kecurangan dalam proses penyaluran maupun pengisian BBM bersubsidi, Pertamina harus memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Kini, antrean kendaraan yang kembali terlihat di sejumlah SPBU pada Sabtu (19/9/2026) membuat persoalan ketersediaan Pertalite kembali menjadi perhatian masyarakat.
Warga berharap pemerintah daerah dan Pertamina segera memberikan penjelasan mengenai kondisi pasokan Pertalite di Pulau Belitung, termasuk penyebab keterbatasan stok dan langkah yang dilakukan untuk mengatasinya.
Kejelasan informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui kondisi sebenarnya dan mengatur kebutuhan BBM untuk aktivitas sehari-hari. (BilitonNews.co/Gumay)
Komentar