News
Home » Berita » Quo Vadis KDMP? Akademisi Ingatkan Koperasi Jangan Sekadar Kejar Target Pembentukan

Quo Vadis KDMP? Akademisi Ingatkan Koperasi Jangan Sekadar Kejar Target Pembentukan

Focus Group Discussion (FGD) “Quo Vadis Koperasi Desa Merah Putih?” oleh Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) DPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Rumah Study SMA Kolose De Brito Yogyakarta pada Sabtu 11 Juli 2026. (Istimewa)

Dengan demikian, koperasi tidak sekadar menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat modal sosial dan kualitas demokrasi di tingkat akar rumput.

Tata Kelola Lebih Penting daripada Modal

Salah satu pesan terkuat yang muncul dalam FGD adalah bahwa modal dapat disediakan oleh negara, tetapi kepercayaan hanya dapat dibangun melalui tata kelola yang baik.

Berbagai pengalaman koperasi di Indonesia memperlihatkan bahwa kegagalan koperasi lebih sering disebabkan oleh lemahnya tata kelola dibandingkan keterbatasan modal.

Rendahnya partisipasi anggota, lemahnya profesionalisme pengurus, minimnya transparansi, serta akuntabilitas yang rendah menjadi faktor yang berulang dalam berbagai kasus stagnasi koperasi.

Gratis! Babelmart Bagikan Makan Siang untuk Warga, 150 Orang Antusias di Manggar

Karena itu, penguatan KDMP harus diarahkan pada pembangunan institusi melalui:
demokrasi anggota yang substantif;

  1. kepemimpinan yang profesional dan berintegritas;
  2. transparansi dan akuntabilitas pengelolaan;
  3. digitalisasi manajemen dan layanan koperasi;
  4. model bisnis berbasis potensi ekonomi lokal yang berorientasi pada keberlanjutan; dan
  5. sistem evaluasi yang berorientasi pada keberlanjutan kelembagaan.

Koperasi yang sehat lahir dari institusi yang sehat, bukan semata dari besarnya modal.

Penguatan Kapasitas Negara dan Demokrasi Ekonomi

FGD juga mencermati keterlibatan berbagai unsur negara dalam percepatan pembentukan KDMP sebagai bagian dari penguatan kapasitas negara (state capacity), yang diperlukan agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif hingga ke tingkat desa.

Namun demikian, penguatan kapasitas negara harus berjalan seiring dengan penguatan institusi yang inklusif.

Surat Kematian Pasien Belum Diterima Empat Hari, Bupati Belitung Minta Persoalan Dilihat Secara Utuh

Percepatan implementasi tidak boleh menggeser prinsip dasar koperasi sebagai organisasi yang dimiliki, dikendalikan, dan dipertanggungjawabkan kepada anggotanya.

Dalam perspektif ekonomi politik kelembagaan, tantangan utama bukan terletak pada keterlibatan berbagai instrumen negara dalam mendukung implementasi kebijakan, melainkan pada kemampuan menjaga keseimbangan antara efektivitas penyelenggaraan negara dan demokrasi ekonomi.

Laman: 1 2 3 4 5 6

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp Image 2026-08-16 at 16.32.21 (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 17.23.17
WhatsApp Image 2026-08-17 at 16.31.31
WhatsApp Image 2026-08-16 at 16.40.37
WhatsApp Image 2026-08-16 at 16.32.18
WhatsApp Image 2026-08-16 at 17.02.05 (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 18.04.17
WhatsApp Image 2026-08-16 at 17.02.05
WhatsApp Image 2026-08-16 at 16.32.19 (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 16.32.21
WhatsApp Image 2026-08-16 at 16.32.20 (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 16.32.20 (1)

Berita Populer