Aktivis muda sekaligus pemerhati ekonomi dan kebijakan publik Tanjungpinang, Rifki Hidayat, menilai kejelasan informasi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan pemerintah.
“Kalau memang barang tersebut bermasalah secara administrasi, harus ada tindakan yang jelas dan terukur. Sebaliknya, apabila barang tersebut memenuhi ketentuan, instansi terkait juga harus menjelaskan secara terbuka kepada publik. Jangan sampai muncul berbagai spekulasi yang justru menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” katanya.
Menurut Rifki, transparansi menjadi kunci agar setiap proses penegakan aturan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Jangan sampai temuan yang sempat menghebohkan publik berakhir tanpa kejelasan. Jika ada dugaan pelanggaran, harus diusut tuntas. Namun jika tidak ditemukan pelanggaran, hal itu juga perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian informasi,” ujarnya.
Ia juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di Pelabuhan Sri Payung, termasuk mekanisme pemberian izin bongkar muat di luar jam operasional yang dinilai perlu diawasi lebih ketat guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.
“Jika benar terdapat komoditas impor yang masuk tanpa dokumen lengkap, maka persoalan ini bukan sekadar administrasi. Hal ini menyangkut perlindungan terhadap petani lokal, stabilitas harga pangan, serta kewibawaan negara dalam mengawasi lalu lintas barang. Semua pihak yang memiliki kewenangan perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat,” tegasnya.
Komentar