Menurutnya, salah satu langkah menjaga kesehatan fiskal daerah adalah mengendalikan jumlah pegawai melalui pembatasan rekrutmen. Jika tidak dikendalikan, tenaga honorer yang direkrut hari ini berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.
“Tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah dimoratorium. Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah. Harus tegas tidak ada tenaga honorer baru,” tegas Tito.
Meski demikian, Tito mengakui kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian khusus, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, masih memiliki nilai strategis bagi pelayanan publik.
Karena itu, kebutuhan guru maupun tenaga kesehatan tetap harus diperhatikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pernyataan Tito kembali menegaskan tantangan pemerintah dalam menata birokrasi daerah, terutama terkait pengendalian jumlah pegawai dan efektivitas belanja aparatur agar anggaran daerah dapat lebih difokuskan pada pembangunan dan pelayanan masyarakat. (*/BilitonNews.co/Gumay)
Komentar