Setiap penerima manfaat akan memperoleh bantuan sebesar Rp30 juta untuk memperbaiki rumahnya. Dana tersebut terbagi menjadi Rp22,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp7,5 juta untuk biaya upah tukang atau tenaga kerja.
Menurut Idwan, bantuan yang diberikan bukan berupa uang tunai yang dapat digunakan bebas oleh penerima, melainkan dikelola melalui mekanisme khusus untuk menjamin seluruh dana benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
“Dana bantuan disalurkan melalui rekening yang dibuat khusus atas nama penerima manfaat. Namun pencairan untuk material bangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang telah diverifikasi dan langsung ditransfer ke toko bangunan yang menjadi mitra program,” jelasnya.
Didampingi Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Eldo Mukmin, Idwan menegaskan bahwa seluruh proses pembuatan rekening bagi penerima manfaat tidak dipungut biaya.
Masyarakat hanya perlu menyiapkan dokumen administrasi berupa fotokopi KTP dan biaya materai.
“Jadi tidak ada pungutan apa pun dalam program ini. Rekening dibuat khusus untuk penyaluran bantuan agar prosesnya lebih aman, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Idwan.
Libatkan Swadaya Masyarakat
Meski memperoleh bantuan dari pemerintah, program BSRS tetap mengedepankan semangat gotong royong dan swadaya masyarakat.
Para penerima manfaat diberikan keleluasaan menentukan tukang yang akan mengerjakan rehabilitasi rumah mereka.
DPUPRP2RKP juga akan melakukan pendampingan dan pengawasan selama proses pembangunan berlangsung, mulai dari verifikasi kebutuhan material hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Komentar