“Ironis apabila substansi kritik terkait dugaan pelanggaran hukum justru direspons dengan narasi yang bernuansa konfrontatif,” ujarnya.
Tuntut Klarifikasi Terbuka
PMPR Indonesia menegaskan bahwa yang mereka tuntut bukanlah pertemuan informal atau komunikasi tertutup, melainkan klarifikasi terbuka dan transparan dari pihak terkait.
Mereka meminta Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan penjelasan resmi kepada publik terkait proses pengadaan proyek tersebut.
Selain itu, PMPR Indonesia juga mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh proses yang menjadi sorotan masyarakat.
Minta Evaluasi Integritas Pimpinan Kampus
Dalam pernyataannya, Kang Joker turut meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengevaluasi integritas serta etika para pimpinan kampus yang dinilai menunjukkan sikap antikritik dan cenderung konfrontatif terhadap pengawasan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa universitas merupakan ruang intelektual yang dibangun di atas nilai-nilai kebenaran ilmiah, kebebasan berpikir, dan penghormatan terhadap hukum.
“Universitas adalah rumah ilmu pengetahuan. Di sana kritik seharusnya dijawab dengan argumentasi, bukan dengan intimidasi. Kampus lahir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan menjadi benteng kekuasaan yang alergi terhadap koreksi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kang Joker menyatakan bahwa persoalan terkait status WhatsApp oknum pejabat tersebut akan dilaporkannya kepada Polda Jawa Barat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Komentar