Aspirasi masyarakat telah disampaikan melalui mekanisme yang disediakan undang-undang. Kini, tantangannya adalah memastikan bahwa semangat partisipasi tersebut diikuti oleh kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan riil desa.
Pada akhirnya, pembangunan yang berkeadilan bukan berarti setiap desa memperoleh perlakuan yang sama, melainkan setiap desa memperoleh dukungan sesuai dengan karakteristik dan tantangan yang dihadapinya.
Sebab, desa-desa kepulauan seperti Buku Limau tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya berharap agar semangat rekognisi dan subsidiaritas yang dijamin dalam Undang-Undang Desa benar-benar hadir dalam praktik pembangunan, sehingga setiap anak, setiap keluarga, dan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan, tanpa dibatasi oleh letak geografis tempat mereka dilahirkan. (*/BilitonNews.co)
Komentar