“Masyarakat saat ini masih menghadapi banyak persoalan mendasar. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional mengelola anggaran yang sangat besar untuk menjalankan program pemenuhan gizi masyarakat.
Karena itu publik berhak bertanya ketika muncul pengadaan yang dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan misi utama lembaga tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, PMPRI mendesak agar dilakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BGN guna memastikan tidak terjadi penyimpangan maupun pemborosan anggaran.
“Kami meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh perencanaan dan penggunaan anggaran BGN.
Transparansi dan akuntabilitas harus dikedepankan agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tegas Kang Joker.
PMPRI memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara.
Organisasi itu berharap program pemenuhan gizi nasional yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah tetap berjalan sesuai tujuan dan tidak dibayangi polemik pengadaan yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat. “Jangan sampai program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru menimbulkan kontroversi akibat kebijakan anggaran yang dipandang tidak memiliki urgensi langsung bagi kepentingan rakyat,” pungkasnya. (*/BilitonNews.co/Gumay)
Komentar