Ia juga menyinggung adanya sejumlah proses penegakan hukum yang belakangan terjadi, termasuk penggeledahan di beberapa dinas serta pemeriksaan terhadap sejumlah kepala dinas, yang menurutnya semakin memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak Wali Kota Bandung untuk turun langsung menemui demonstran dan memberikan klarifikasi atas berbagai dugaan yang mereka sampaikan.
Mulai dari penempatan pejabat, dugaan jual beli jabatan, hingga indikasi pengaturan proyek di lingkungan pemerintah daerah.
“Kami meminta Wali Kota Bandung hadir dan bertanggung jawab atas dugaan carut-marut penempatan jabatan, termasuk indikasi praktik jual beli jabatan serta pengaturan proyek yang disebut melibatkan berbagai pihak di lingkungan pemerintahan,” lanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP LSM PMPR Indonesia, Anggi Dermawan, M.Pd., turut melontarkan kritik terhadap sistem birokrasi yang dinilainya berdampak pada lambatnya pelayanan publik serta kualitas pekerjaan infrastruktur yang dianggap belum optimal.
Ia juga menyoroti peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung yang diduga tidak sepenuhnya menjalankan prinsip netralitas dalam proses mutasi dan promosi jabatan.
“Sejumlah promosi jabatan dan penempatan proyek dalam dua tahun terakhir diduga didominasi oleh kelompok tertentu yang memiliki kedekatan politik.
Hal ini berdampak pada penempatan posisi strategis yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut mekanisme birokrasi formal diduga kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya jalur komunikasi nonformal dalam proses penentuan jabatan. Namun pernyataan tersebut tidak disampaikan secara utuh di lokasi aksi.
Komentar