BILITONNEWS.CO, JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membongkar dugaan rantai komando penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi mengungkap dugaan perintah penyadapan bermula dari Listyo Sigit kepada Irjen Slamet Uliandi.
Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU,” kata Suyudi.
Dikutip dari pemberitaan CNN Indonesia dan ANTARA, Suyudi menyebut instruksi tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp, tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik ataupun laporan polisi.
Lima Tahapan Dugaan Penyadapan
Suyudi membeberkan terdapat lima tahapan dalam dugaan praktik penyadapan tersebut.
Pertama, perintah penyadapan dari Listyo Sigit melalui Slamet Uliandi.
Kedua, tahap provisioning, yakni memasukkan nomor telepon target ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi.
Ketiga, pelaksanaan penyadapan menggunakan sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan, mengekspor rekaman, kemudian membuat transkripsi.
Keempat, hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang hingga kepada Listyo Sigit.
Kelima, penghapusan data hasil penyadapan yang diduga dilakukan pada Oktober 2026 atas perintah Ahrie Sonta dan dilaksanakan tim Technical Supporting Unit (TSU).
Komentar