Babel
Home » Berita » RDP DPRD Babel Memanas, Almaster Kritik Satgas Tricakti dan Desak Pembuktian 461 Ton Timah

RDP DPRD Babel Memanas, Almaster Kritik Satgas Tricakti dan Desak Pembuktian 461 Ton Timah

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Masyarakat Terdzolimi (Almaster), Satgas Tricakti, PT Timah, BPN, Dinas Perkebunan, dan Polda Babel di Gedung DPRD Babel, Selasa (4/8/2026). (ist/BilitonNewa.co)

Jika mengacu pada data yang disampaikan dalam rapat, total barang bukti yang akan diverifikasi mencapai sekitar 461 ton, terdiri atas sekitar 321 ton pasir timah dan 140 ton balok timah.

Almaster Kritik Pendekatan Satgas

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Almaster Babel, Zain, menilai pendekatan yang dilakukan Satgas Tricakti selama ini lebih menonjolkan tindakan represif dibandingkan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Menurutnya, kehadiran satgas yang dibentuk untuk mendukung penegakan hukum seharusnya mampu memberikan rasa aman, bukan justru menimbulkan ketakutan.

“Beliau menyatakan sudah ada sekitar 23 anggota yang ditarik kembali karena terbukti melakukan pelanggaran.

Di Tengah Liputan Kasus 50 Ton Pasir Timah, Helm Wartawan SorotbabelNews.com Hilang Misterius

Kami berharap Satgas hadir lebih manusiawi dan dapat diterima masyarakat, bukan menjadi momok penakut,” kata Zain.

Selain menyoroti kinerja Satgas Tricakti, Almaster kembali mengangkat persoalan sengketa GML Plasma yang disebut telah berlangsung hampir tiga dekade tanpa penyelesaian yang jelas.

Persoalan tersebut juga menjadi salah satu pembahasan dalam RDP dan akan ditindaklanjuti bersama instansi terkait.

Siapkan Aksi Lanjutan

Meski telah difasilitasi DPRD Babel, Almaster menegaskan perjuangan mereka belum berakhir.

Polda Babel Turun Tangan, 50 Ton Pasir Timah di Belitung Disita dan Diamankan ke Mako Brimob

Aliansi yang mewadahi masyarakat dari sembilan desa di Kabupaten Bangka itu telah menjadwalkan aksi lanjutan di Kantor Bupati Bangka pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Bupati Bangka bersama sembilan kepala desa segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang telah disampaikan masyarakat.

Laman: 1 2 3

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer