Namun berdasarkan data yang kami temukan, aset itu dilelang dengan nilai hanya sekitar Rp2,6 miliar,” ujar Kang Joker dalam orasinya.
PMPRI menilai perbedaan nilai yang mencapai lebih dari Rp6,5 miliar tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi merugikan nasabah.
Organisasi itu mengaku menerima kuasa khusus dari nasabah bernama Artati untuk memperjuangkan hak atas agunan kredit yang menjadi objek sengketa.
Selain mempersoalkan nilai lelang, PMPRI juga mengungkap dugaan adanya cacat prosedur dalam tahapan eksekusi.
Pihak nasabah mengklaim tidak pernah menerima aanmaning atau teguran resmi dari pengadilan sebelum eksekusi dijadwalkan, padahal tahapan tersebut merupakan bagian penting dalam proses hukum perdata.
Di sisi lain, nasabah diketahui tengah menempuh upaya hukum melalui Gugatan Perlawanan Eksekusi (Partij Verzet) yang telah didaftarkan melalui sistem E-Court Pengadilan Negeri Bale Bandung.
Gugatan tersebut diajukan karena masih terdapat sejumlah persoalan hukum yang dinilai belum tuntas sebelum eksekusi dilakukan.
Sebelumnya, PMPRI juga telah mengajukan permohonan audiensi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional II Jawa Barat pada Senin (8/6/2026).
Dalam audiensi tersebut, PMPRI meminta OJK menghadirkan pihak Bank BRI, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta lembaga lelang terkait guna memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses pengalihan aset yang dipersoalkan.
PMPRI menyatakan langkah yang mereka tempuh merujuk pada perlindungan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK Nomor 22 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Komentar