Ia menambahkan, listrik yang andal bukan hanya menjadi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Karena itu, PLN terus berupaya memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan tetap optimal sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI, Dr. Bambang Patijaya, S.E., M.M., menilai revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan menjadi langkah penting mengingat sektor ketenagalistrikan merupakan salah satu layanan publik yang memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Menurut Bambang, seluruh masukan yang diperoleh selama kunjungan kerja akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan regulasi agar mampu menjawab tantangan sektor ketenagalistrikan yang semakin kompleks di masa depan.
Ia juga menegaskan bahwa penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan, termasuk oleh badan usaha yang memiliki wilayah usaha sendiri, tetap harus mengedepankan prinsip daya saing, kualitas pelayanan, serta kepentingan masyarakat.
“Bagi pihak-pihak swasta yang memiliki wilayah usaha, dalam pengaturannya tetap harus memperhatikan daya kompetitif, pelayanan, dan sebagainya. Sehingga yang kita inginkan adalah dari Undang-Undang ini nantinya dapat memberikan masukan-masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan dan industri ketenagalistrikan,” ujar Bambang.
Menurutnya, regulasi yang lebih adaptif akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola ketenagalistrikan yang semakin kuat, memberikan kepastian bagi dunia usaha, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh layanan kelistrikan yang semakin berkualitas.
Komentar