Dorong penegakan hukum dan kepastian bagi penambang
Terkait upaya penindakan terhadap pengiriman pasir timah ilegal ke luar Belitung, ia menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum (APH) yang telah berhasil menggagalkan sejumlah upaya tersebut.
Meski demikian, koordinasi dan sinkronisasi penegakan hukum dinilai perlu diperkuat agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai aturan, mekanisme pengawasan, serta tindak lanjut terhadap kasus-kasus yang terjadi.
Ia mengungkapkan, masyarakat penambang di lapangan juga menghadapi berbagai persoalan perizinan dan kepastian wilayah tambang. Tidak jarang mereka menemukan potensi cadangan pasir timah di suatu lokasi, tetapi harus terlebih dahulu memastikan status wilayah tersebut, apakah masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah, kawasan kehutanan, atau wilayah yang belum memiliki kejelasan penguasaan.
Situasi tersebut membuat sebagian penambang menghadapi dilema antara mengurus perizinan yang dinilai rumit atau tetap melakukan aktivitas penambangan dengan berbagai risiko hukum.
Di sisi lain, ia mempertanyakan optimalisasi pengelolaan wilayah IUP PT Timah yang mencapai ratusan ribu hektare. Menurut pengalamannya selama delapan tahun berada di lingkungan perusahaan tersebut, persoalan PT Timah bukan semata-mata tidak memiliki keinginan untuk melakukan penambangan sendiri, melainkan juga menghadapi kendala kemampuan operasional dan persoalan keekonomian kegiatan tambang.
Ia menilai, apabila perusahaan tidak melakukan kegiatan penambangan secara langsung dan lebih mengandalkan hasil produksi masyarakat, maka kebijakan pembelian hasil tambang juga harus mempertimbangkan risiko serta biaya yang ditanggung para penambang.
Komentar