“Kami tidak rela pasir timah dari Belitung hanya dikirim keluar dalam bentuk bahan mentah tanpa memberikan nilai tambah bagi daerah ini. Ada kedaulatan sumber daya alam yang harus kita pertahankan,” ungkapnya.
Persoalan tersebut sebelumnya telah diperjuangkan melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Timah di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah perlunya rekomendasi untuk memperkuat pengaturan pengiriman pasir timah ke luar Pulau Belitung.
Namun, ia menyayangkan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi solusi hingga kini dinilai belum menunjukkan hasil nyata. Bahkan, pansus tersebut dianggap belum mampu menjawab persoalan utama yang dihadapi masyarakat dan sektor pertambangan timah di Belitung.
Menurutnya, PT Timah sebagai perusahaan yang telah beroperasi selama puluhan tahun, bahkan sejak era kolonial Belanda, semestinya mengambil peran lebih besar dalam mendorong hilirisasi dengan membangun smelter di Belitung.
Ia memahami bahwa keputusan pembangunan fasilitas pengolahan berkaitan dengan pertimbangan bisnis perusahaan. Meski demikian, kepentingan daerah dan pemerataan manfaat ekonomi dari sumber daya alam juga perlu menjadi perhatian.
Ketimpangan harga dan persoalan pemasaran pasir timah
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah perbedaan harga pasir timah antara Bangka dan Belitung. Berdasarkan kondisi yang disampaikan, harga pasir timah di Bangka dapat mencapai sekitar Rp400 ribu, sedangkan di Belitung paling tinggi berkisar Rp250 ribu.
Komentar