Persoalan selisih harga Ini ada ketidakadilan sehigga harus ada Solusi, yakni memberi nilai tambah pasir timah di pulau ini denan dibangun smeltrt oleh PT Timah, paling tidak mengurangi niat membawa pasir ini keluar Belitung.
Terlebih risiko dan tantangan kegiatan penambangan di kedua wilayah pada dasarnya tidak jauh berbeda, bergantung pada metode penambangan yang digunakan.
Suryadi Saman menjelaskan, sebelum terungkapnya kasus korupsi tata niaga timah yang dikenal dengan perkara Rp300 triliun, perdagangan pasir timah relatif lebih terbuka.
Sejumlah smelter di Belitung masih beroperasi dan membeli hasil tambang masyarakat dengan harga yang dinilai wajar, bahkan dalam kondisi tertentu melampaui harga pembelian PT Timah.
Namun, setelah kasus tersebut terungkap dan sejumlah smelter ditutup serta disita negara, masyarakat penambang menghadapi persoalan baru, terutama dalam memasarkan hasil tambangnya.
Pilihan masyarakat menjadi terbatas, yakni menjual kepada PT Timah dengan harga yang dinilai lebih rendah atau kepada kolektor yang bersedia membeli dengan harga lebih tinggi, tetapi memiliki risiko hukum terkait tujuan pengiriman barang tersebut.
Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan persoalan ekonomi bagi masyarakat penambang. Di satu sisi, mereka membutuhkan kepastian pasar agar aktivitas pertambangan dapat menopang kehidupan keluarga. Di sisi lain, tata niaga timah harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga menyoroti penggunaan istilah imbal jasa produksi dalam mekanisme pembelian hasil tambang oleh PT Timah. Menurutnya, istilah tersebut perlu dipahami secara jelas agar tidak menimbulkan kerancuan dalam praktik tata niaga pertambangan, khususnya terkait ketentuan pembelian bijih mineral.
Komentar