Menurut Khairil, rakor TPPS menjadi momentum penting untuk mengevaluasi berbagai program yang telah dijalankan sekaligus memperkuat strategi percepatan penurunan stunting di masa mendatang.
Khairil yang juga Ketua TPPS Kabupaten Beltim ini menyatakan bahwa penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari perangkat daerah, kecamatan, puskesmas, PLKB, pemerintah desa hingga Tim Pendamping Keluarga.
“Kecamatan harus aktif sebagai koordinator wilayah, puskesmas memperkuat layanan kesehatan dan gizi, sementara PLKB dan Tim Pendamping Keluarga melakukan pendampingan serta pemantauan terhadap keluarga sasaran secara berkelanjutan,” ujar Khairil.
Desa Buding Jadi Contoh
Di tengah tantangan tersebut, dipaparkan bahwa sejumlah desa menunjukkan capaian yang menggembirakan dalam upaya menekan angka stunting.
“Desa Buding menjadi desa dengan prevalensi stunting terendah di Kabupaten Beltim yakni hanya 1,20 persen. Disusul Desa Lalang Jaya sebesar 2,09 persen dan Desa Kurnia Jaya sebesar 2,28 persen,” tambah Khairil.
Mantan Camat Dendang ini juga meminta seluruh anggota TPPS untuk terus memperbaiki kualitas data sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program di lapangan.
“Data yang akurat dan mutakhir sangat penting agar program dan intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan memberikan hasil yang optimal,” pinta Khairil.
Keberhasilan desa-desa tersebut dinilai menjadi contoh bahwa penanganan stunting dapat dilakukan secara efektif apabila intervensi kesehatan, pendampingan keluarga, serta dukungan pemerintah desa berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.
Komentar