Dalam rapat juga disampaikan salah satu potensi objek TORA di Kabupaten Beltim berasal dari tanah Hak Pengelolaan (HPL) Bank Tanah yang bersumber dari area bekas Izin Usaha Pertambangan PT Timah.
Lokasi tersebut berada di wilayah Desa Selinsing, Desa Limbongan dan Desa Jangkar Asam. Potensi ini dinilai menjadi peluang strategis untuk mendukung pemerataan penguasaan tanah sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, pelaksanaannya tetap harus dilakukan secara terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan status tanah, tata ruang, penguasaan fisik masyarakat serta sinkronisasi data antar instansi.
Dorong Reforma Agraria Tepat Sasaran
Mewakili Bupati Beltim, Kamarudin Muten, Bayu Priyambodo menyampaikan Reforma Agraria bukan sekadar persoalan tanah, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, kita didorong bergerak lebih cepat dan terarah. Karena itu saya mengajak seluruh pihak serius mendorong percepatan Reforma Agraria dengan langkah yang saling mendukung,” kata Bayu.
Mantan Kadis Diskominfo SP ini menegaskan penetapan dan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) harus dilakukan secara tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, lahan bekas tambang yang ada di Beltim juga harus dipandang sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.
“Penataan aset melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset perlu terus dipercepat agar masyarakat memiliki kepastian dan ruang untuk berkembang,” ujar Bayu.
Komentar