Djoni mengatakan persoalan antrean BBM di Belitung tidak bisa hanya dilihat dari sisi kuota.
Menurut dia, kelancaran distribusi juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Beberapa kali, kata Djoni, pasokan Pertalite maupun BBM jenis lainnya datang terlambat akibat kendala pengiriman dan distribusi.
Akibatnya, meski secara perhitungan kuota tersedia, BBM tidak selalu tiba tepat waktu di SPBU ketika masyarakat membutuhkan.
“Selain persoalan kuota, kita juga menghadapi persoalan kelancaran distribusi. Beberapa kali pasokan Pertalite maupun BBM lainnya datang terlambat karena kendala pengiriman dan distribusi,” kata Djoni.
Kondisi tersebut, menurut dia, turut memengaruhi situasi di lapangan.
Bahkan, Djoni menyebut pasokan Pertamax saat ini juga mengalami keterlambatan.
“Saat ini Pertamax juga telat masuk sehingga pengiriman dilakukan lewat mobil tangki,” jelasnya.
Pemkab Siap Sediakan Data dan Awasi Penyaluran
Dalam suratnya kepada BPH Migas, Pemkab Belitung menyatakan siap menyediakan data pendukung yang diperlukan untuk proses evaluasi kebutuhan BBM.
Pemkab juga menyatakan siap melakukan koordinasi dan pengawasan bersama PT Pertamina Patra Niaga.
Hal tersebut dilakukan agar penyaluran BBM tetap tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Permohonan penambahan kuota tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi atas persoalan ketersediaan Pertalite di Belitung.
Namun, pemerintah daerah juga menilai persoalan distribusi perlu ditangani secara bersamaan.
Sebab, tambahan kuota tidak akan sepenuhnya menyelesaikan antrean apabila pasokan BBM terlambat tiba di SPBU.
Komentar