Menurut Lukman, beberapa kendala yang dihadapi antara lain belum optimalnya penerapan regulasi, keterbatasan kelembagaan, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mulai mengalami kelebihan beban, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan air limbah domestik.
“Kita juga menghadapi tantangan pendanaan karena pembangunan infrastruktur sanitasi membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh sebab itu diperlukan dukungan semua pihak agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” ujarnya.
Kolaborasi Lintas Sektor
Sementara itu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Beltim, Ikhwan Fachrozi menegaskan bahwa pembangunan sanitasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.
“Sanitasi bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kualitas hidup generasi yang akan datang. Karena itu pembangunan sanitasi harus menjadi perhatian bersama,” kata Ikhwan.
Menurutnya, kembali ditetapkannya Kabupaten Beltim sebagai lokasi Program PPSP Tahun 2026 merupakan peluang yang harus dimanfaatkan untuk mempercepat peningkatan kualitas sanitasi dan pengelolaan persampahan di daerah.
“Saya berharap rapat koordinasi ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi menjadi titik awal lahirnya langkah-langkah nyata yang mampu mempercepat peningkatan kualitas sanitasi di Kabupaten Belitung Timur. Sinergi dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan program ini,” ujarnya.
Komentar