“Timah itu harusnya milik rakyat. Kalau itu terbuka, mesti rakyat Babel sejahtera,” ungkapnya.
Selain persoalan ekonomi, Ribka juga menyampaikan rencana pembentukan relawan kesehatan di setiap kecamatan sebagai upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kita akan membentuk relawan kesehatan di tiap kecamatan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengatakan Rakerda menjadi momentum untuk menyusun berbagai program kerja yang nantinya akan direkomendasikan kepada pemerintah daerah.
Menurut Didit, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian, terutama kondisi ekonomi masyarakat Bangka Belitung yang banyak ditopang sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan timah.
“Ekonomi Bangka Belitung kan sektornya ada dua, sawit sama timah. Saat ini tugas bagaimana kita menjaga stabil harga sawit karena PDRB kita adalah sawit,” ujar Didit.
Ia juga menyoroti kondisi perdagangan timah yang belakangan dikeluhkan masyarakat. Berdasarkan informasi yang diterimanya, timah saat ini disebut sulit dibeli dengan harga yang relatif murah.
“Nah, ini yang akan kita bahas dalam Rakerda nanti. Jadi ada sebuah solusi yang kita tawarkan,” jelasnya.
Tak hanya sektor perkebunan dan pertambangan, Didit menyebut persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) juga masuk dalam pembahasan.
Menurutnya, berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat harus dicarikan solusi melalui program kerja partai.
“Ada antrean BBM, bagaimana solusinya. Itu kan jadi permasalahan-permasalahan sosial masyarakat yang akan kita bahas dalam Rakerda nanti,” tuturnya.

Komentar