Pertanyaan itu semakin penting karena KDMP Pulau Seliu bukan koperasi tanpa anggota. Ketua KDMP, Roni Gautama, menyebut sekitar 150 kepala keluarga telah tercatat sebagai anggota.
Masyarakat pun mulai mempertanyakan kebijakan tersebut. Roni menyatakan warga Pulau Seliu kecewa terhadap pelaksanaan program yang membawa nama pemerintah pusat.
Di sisi lain, belum ada penjelasan terbuka mengenai apakah persoalan tersebut disebabkan keterbatasan kendaraan, anggaran, administrasi, mekanisme distribusi, atau kriteria tertentu dalam penyaluran fasilitas.
Dan justru ketidakjelasan itulah yang menjadi masalah.
Sebab masyarakat tidak hanya membutuhkan janji bahwa koperasi akan berjalan. Mereka membutuhkan kepastian bahwa ketika program nasional sampai ke pulau kecil, dukungan pemerintah juga benar-benar ikut menyeberang.
Kini pertanyaannya sederhana, tetapi serius.
Jika KDMP Pulau Seliu memang bagian dari program nasional, mengapa kendaraan operasionalnya masih menjadi tanda tanya.
Pemerintah daerah dan pihak yang berwenang perlu membuka penjelasan secara terang, berapa kendaraan tersedia, siapa penerimanya, apa kriterianya, bagaimana mekanisme penentuannya, dan mengapa KDMP Pulau Seliu belum mendapat kepastian.
Karena kalau koperasi yang baru dibentuk diminta tumbuh dengan modal sendiri, kendaraan sendiri, dan perjuangan sendiri, publik berhak bertanya.
Sebenarnya program ini sedang membangun koperasi desa atau koperasi desa yang sedang berjuang membangun program pemerintah. (BilitonNews.co/Gumay)
Komentar