Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip good governance, seperti transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pemerintahan.
Pemkab Beltim tercatat sebagai daerah dengan penerimaan PPPK terbanyak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan jumlah formasi mencapai 1.358.
Sementara daerah lain seperti Pemkab Bangka Selatan menerima 975 formasi, Pemprov Babel 500 formasi, dan Pemkab Bangka Barat hanya menerima 100 formasi.
Terkait masa kontrak PPPK, Bupati Burhanudin mengusulkan agar masa kontrak PPPK hasil seleksi 2024 sama dengan periode sebelumnya, yaitu lima tahun, meskipun hal ini tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
“Kita usulkan kontrak lima tahun, agar tidak ada ketimpangan dengan PPPK periode sebelumnya. Namun evaluasi tahunan harus tetap berjalan. Atasan langsung bertanggung jawab untuk menilai kinerja pegawai. Jika ada yang tidak menunjukkan kinerja baik, maka kontraknya bisa dihentikan,” tegas Bupati Burhanudin.
Dengan adanya program ini, Pemkab Beltim berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, sesuai dengan harapan masyarakat. (bilitonnews.co/*).
