Seluruh elemen tersebut menjadi satu kesatuan yang menentukan daya saing bandara di tingkat global.
“Keterlambatan pengembangan bandara bisa berdampak langsung pada perekonomian daerah, terutama sektor pariwisata dan logistik,” ujarnya.
Sebagai upaya mendorong percepatan, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Investasi/BKPM, guna memastikan arah kebijakan pengembangan bandara sejalan dengan kebutuhan daerah.
DPRD juga berencana meminta kejelasan dari PT Angkasa Pura terkait rencana induk pengembangan Bandara H AS Hanandjoeddin, mulai dari tahapan pembangunan, sumber pendanaan, hingga kesesuaian pengelolaan dengan status internasional yang telah ditetapkan.
“Bandara internasional seharusnya menjadi pintu masuk utama pertumbuhan ekonomi daerah. Tanpa komitmen pembangunan yang kuat, status tersebut hanya akan menjadi simbol tanpa dampak nyata,” kata Edi Nasapta. (*/BilitonNews.co)
Komentar