“Presiden menginginkan pemerintahan yang bersih. Titik bersih dari penyelewengan ketidakesienan, manipulasi, dan KKN dengan pihak-pihak lain tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, serta kebijakan yang tegas namun tetap memperhatikan asas keadilan,” tutur Sugito.
Untuk itu, dikatakannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar kementerian lembaga harus saling bersinergi dan menguatkan.
“Kita memiliki satu visi dan misi yang sama untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Titik pemerintah siap bekerja keras menuju Indonesia emas, menjadi bangsa yang kuat merdeka berdaulat adil, dan makmur,” terangnya.
Sementara itu, Kepala DJPb Babel Edih Mulyadi, dalam sambutannya mengatakan bahwa seperti tahun 2024 lalu, DIPA diserahkan secara digital setelah melalui proses penandatanganan secara elektronik dengan menyederhanakan proses bisnis pengesahan DIPA menggunakan aplikasi SAKTI. Penyederhanaan tersebut mengubah proses pengesahan dari semula 12 tahap hanya menjadi 4 tahap saja.
“Di samping penyerahan DIPA, kami juga menghaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap stakeholder atas kerjasama selama ini titik bentuk apresiasi kami coba kapitalisasi dalam bentuk penghargaan atas berbagai kategori yang telah disusun. Semoga pemberian penghargaan ini satu dari berbagai upaya yang dapat memotivasi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara,” harapnya.
Edih Mulyadi juga mengingatkan untuk selalu menjaga integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dikatakannya, sesuai dengan amanat Menteri Keuangan, bahwa setiap rupiah yang dikelola dari APBN berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat dan sudah sepatutnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Bilitonnews.co/Gumay).
