Saat ini, pihaknya masih menunggu kejelasan petunjuk teknis terbaru sebagai dasar pelaksanaan program MBG.
“Kami siap mendukung program nasional ini.
Sebagaimana disampaikan dari masing-masing provinsi, mengharapkan petunjuk teknis pelaksanaan yang harus kita laksanakan sebagai payung hukum dalam memberikan dukungan terkait dengan program nasional.
Untuk dapur umum kami masih dalam tahap koordinasi antara BGN, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah,” jelas Fery Afriyanto.
Sementara itu, Kabinda Babel, Jusak Tarigan menyatakan jika setiap pihak terkait di Negeri Serumpun Sebalai akan melakukan koordinasi, yang diawali dengan rakor bersama BGN dan BIN.
Ia memahami pentingnya program MBG dalam memangkas ketertinggalan akibat stunting pada anak usia dini di Indonesia.
Untuk itu, setiap pihak juga akan berkoordinasi berkenaan dengan ketersediaan dapur umum sentral demi melayani 260 ribu anak di provinsi Babel.
“Presiden memerintahkan kalau bisa seluruhnya terlayani dengan baik.
Peran pemda sangat diperlukan nanti untuk membangun dapur umum, karena kalau hanya mengharapkan BGN sangat sedikit, sehingga jadi lambat.
Jadi, permintaannya sampai bulan September kita sudah bisa kencang larinya, dapur tersedia dengan baik, sehingga masyarakat sudah bisa merasakan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar menyampaikan, pihaknya akan bergandengan tangan bersama pemerintah daerah dan BIN.
Ia juga berharap agar juknis segera turun, sehingga realisasi pelaksanaan program MBG untuk anak-anak TK, SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan menyusui dapat dilaksanakan segera oleh pemerintah daerah.
