Nota kesepakatan ini diangap melanggar hak-hak masyarakat desa, dan secara struktur pemerintah desa jelas kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
Dalam dokumen juga tertulis, apabila dalam waktu 30 hari para pihak tidak memperoleh legitimasi atau penerimaan dari masyarakat desa, maka nota kesepakatan tersebut dinyatakan tidak memiliki dampak hukum.
Ketentuan ini semakin memperkuat desakan masyarakat agar dilakukan klarifikasi terbuka.
Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi DPUPR Kabupaten Belitung, Darmawan mengungkapkan bahwa pada Juni 2025 lalu, atas nama pak kades mengirim surat, meminta keterangan pengajuan lahan 800 hektare untuk perkebunan di wilayah Desa Selat Nasik
Lanjut Darmawan, saat masih menjabat Kabid Tata Ruang dan Jasa Kontruksi DPUPR, mengungkapkan bahkan sekitar Oktober 2025 lalu, kepala desa juga disebut telah menghadap bupati untuk menyampaikan kepengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT) seluas 100 hektare, rencana tambahan lahan perkebunan kelapa sawit.
Menurut Darmawan kalau luas 800 hektare itu artinya termasuk perkebunan besar, apalagi 1.000 hektare untuk perkebunan kelapa sawit akan berdampak gejolak lingkungan sosial pada masyarakat
“Pulau Selat Nasik yang merupakan pulau kecil dinilai tidak layak dijadikan kawasan perkebunan kelapa sawit, karena berpotensi mengganggu lingkungan sosial masyarakat,” kata Darmawan, Sabtu, (21/2) sore.
Berdasarkan peraturan tata ruang umumnya, pelarangan perkebunan sawit di pulau kecil terutama pulau kecil tidak berpenghuni, sudah diatur dalam peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menetapkan zonasi budidaya dan konservasi.
