Mathur juga mengungkapkan perhatian khusus terkait minimnya pendampingan bagi anggota Korpri yang tersandung masalah hukum.
Menurutnya, ke depan, Korpri akan lebih intensif dalam memberikan dukungan dan pendampingan, namun tetap memperhatikan kategori hukum yang dihadapi oleh ASN.
“Kami akan membedakan ranah hukumnya, apakah terkait keperdataan, pidana umum, atau pidana khusus seperti korupsi. Untuk kasus perdata dan pidana umum, kami akan mengadvokasi melalui Lembaga Bantuan Hukum,” ungkap Mathur.
Dalam masa kepemimpinannya, Mathur juga merencanakan pembentukan Bidang khusus yang menangani Komunikasi, Informasi, dan Publikasi, sebagai saluran bagi anggota Korpri yang membutuhkan bantuan, baik terkait masalah hukum maupun permasalahan lainnya.
“Anggota jangan segan untuk melaporkan masalah yang dihadapi, kami akan menyediakan wadah untuk membantu, tentu saja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan kami,” kata Mathur. (bilitonnews.co/*)
