“Kita mulai dari perencanaan anggaran, inventarisasi peralatan, hingga rekrutmen personel yang kompeten. Begitu Pak Aris bergabung sebagai Kepala UPT, prosesnya bisa lebih cepat. Tahun 2023 kita fokus persiapan, dan pertengahan 2024 mulai pengajuan akreditasi,” paparnya.
Menariknya, proses ini juga dipacu oleh kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri yang menghapus retribusi laboratorium, kecuali jika laboratorium sudah terakreditasi.
Hal ini membuat DLH harus bergerak cepat agar fungsi laboratorium bisa kembali memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau retribusi bisa ditarik lagi setelah akreditasi ini, kita bisa ajukan revisi Perda dan InsyaAllah mulai awal 2026 sudah bisa diberlakukan. Ini target besar kami berikutnya, sesuai arahan Pak Bupati dan Pak Sekda,” kata Novis optimis. (bilitonnews.co/*)
