BILITONNEWS.CO, BANTEN – Lapangan Masjid KP3B, Kota Serang, Senin, 9 Februari 2026 berubah menjadi ruang besar tempat pers Indonesia berkumpul.
Kamera berjajar, mikrofon berdiri rapi dan ribuan insan media dari berbagai daerah hadir dengan satu tujuan merayakan Hari Pers Nasional (HPN) 2026.
Sejak pagi, suasana terasa istimewa. Bukan hanya karena skala acara yang megah, tetapi karena HPN selalu menjadi momen refleksi, sejauh apa pers Indonesia berdiri, dan ke mana ia akan melangkah.
Presiden memang tidak hadir langsung. Pemerintah diwakili oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
Bagi sebagian orang, absennya Presiden mudah dibaca sebagai kekurangan. Namun bagi yang lain, HPN 2026 justru menegaskan satu pesan lama yang sering terlupakan, pers tidak bergantung pada satu kursi kekuasaan untuk membuktikan eksistensinya.
Dalam pidato perwakilan pemerintah, isu-isu yang diangkat bukan basa-basi seremonial. Tantangan pers di era digital, tekanan ekonomi media, disinformasi, hingga keselamatan jurnalis kembali ditegaskan sebagai pekerjaan rumah bersama.
HPN kali ini menjadi ruang dialog simbolik bahwa hubungan pers dan negara tidak selalu harus diwujudkan lewat kehadiran fisik presiden.
Negara, dalam konteks demokrasi modern, hadir melalui kebijakan, regulasi, dan keberanian membuka ruang kritik.
Bagi sebagian wartawan senior, ini bukan hal baru. Sejarah pers Indonesia justru dibangun saat kehadiran kekuasaan sering kali terasa jauh, bahkan berseberangan. Dari situ lahir tradisi kuat pers yang bertahan karena integritas, bukan karena proximity dengan penguasa.
