Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya komunikasi yang tidak berjalan dengan baik di lingkungan pimpinan daerah.
“Ini menunjukkan adanya komunikasi yang tersumbat. Sangat disayangkan jika tata kelola pemerintahan harus diwarnai kendala internal seperti ini,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu respons resmi dari pihak Gubernur maupun DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait polemik tersebut.
Masyarakat pun berharap persoalan ini segera diselesaikan agar tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat kembali berjalan harmonis. (*/BilitonNews.co)
