Desakan Gunakan Hak Angket
Polemik ini juga memicu reaksi dari sejumlah elemen masyarakat di Bangka Belitung.
Forum Masyarakat Peduli Belitong (MPB) secara resmi mengirimkan surat terbuka kepada DPRD Provinsi Bangka Belitung pada Rabu (11/3/2026).
Surat bernomor 01/MPB/III/2026 tersebut berisi desakan agar DPRD segera mengambil langkah tegas.
Ketua MPB Drs H A Hadi Adjin bersama Sekretaris Sabriansyah SKM meminta DPRD menggunakan Hak Angket untuk menyelidiki persoalan yang terjadi antara Gubernur dan Wakil Gubernur Babel.
“Selama setahun ini kami merasa sangat tidak nyaman dengan rentetan peristiwa antara Gubernur dan Wakil Gubernur. Sudah saatnya DPRD bersikap dan melakukan penyelidikan,” kata Hadi Adjin.
Ia juga mengingatkan agar polemik tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut.
“Jangan dibiarkan berlarut-larut karena arogansi kepemimpinan seperti ini berpotensi mengancam keutuhan negeri Serumpun Sebalai,” ujarnya.
Mantan Wagub Babel Ikut Soroti
Sorotan juga datang dari mantan Wakil Gubernur pertama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ir Suryadi Saman MSc.
Ia mengaku menyayangkan kebuntuan komunikasi yang terjadi di level pimpinan daerah.
Menurutnya, peristiwa seorang Wakil Gubernur harus berkirim surat kepada Gubernurnya sendiri untuk meminta fasilitas protokoler merupakan hal yang tidak lazim.
“Ini fenomena langka di mana seorang Wakil Gubernur harus berkirim surat resmi kepada Gubernurnya sendiri hanya untuk meminta hak fasilitas protokoler. Ini kejadian yang sangat tidak wajar,” ujar Suryadi Saman.
