Lanjut, Ismanto mengingatkan, pengelolaan hutan ini harus sesuai aturan dan mekanisme yang telah ada.
Pemerintah harus ikut mengawal dan memberikan edukasi serta sosialisasi dalam pemanfaatan pengelolaan hutan.
Ditambahkannya, terkait dugaan praktik diperjualbelikan lahan di kawasan Air Ranggong secara ilegal itu tidak mendasar, dan Ismanto meyakinkan kepada warganya, tidak perlu takut mengelola kawasan hutan sepanjang pelestarian dan perencanaannya bisa dijaga.
Sementara itu, Sutikno warga di kawasan Air Ranggong yang merasa terbantu dengan pemanfaatan hutan produksi yang sudah diusulkan oleh pemerintah desa di 2023, melalui program Tora ini, menunjukkan adanya dampak positif ekonomi dan sosial, serta menciptakan lapangan kerja dari kegiatan kehutanan, dan pemberdayaan masyarakat lewat pengelolaan bersama.
“Pemanfaatan lahan hutan produksi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga, seperti di kawasan Air Ranggong yang masyarakatnya menolak tawaran pertambangan demi menjaga hutan tetap lestari namun tetap bisa memanfaatkannya,” kata Sutikno.
Singkatnya, masyarakat merasa terbantu karena hutan produksi bisa menjadi sumber ekonomi yang menopang hidup tanpa merusak lingkungan, asalkan dikelola dengan bijak dan partisipasi aktif warga.
Keberadaan hutan produksi tentu sangat penting untuk memberikan manfaat secara ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian alam.
Kerja sama yang kokoh dan komitmen dari berbagai pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sangat diperlukan untuk mengelola hutan produksi ini agar dapat selalu produktif dan menjadi warisan berharga untuk generasi mendatang. (bilitonNews.co/gumay).
Komentar