BILITONNEWS.CO, BELITUNG – Pemerintah Kabupaten Belitung terus menjadi sorotan masyarakat seiring upaya mereka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di daerah. Menurut masyarakat setempat, sejumlah kebijakan dan langkah strategis pemerintah mendapatkan apresiasi, meski tetap ada tantangan yang harus diperhatikan.
Baru-baru ini, pemerintah daerah menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Forum ini menghadirkan perwakilan masyarakat, tokoh adat, dan pelaku usaha lokal, untuk memastikan aspirasi publik terserap ke dalam kebijakan pembangunan.
“Dengan Musrenbang, kami merasa suara masyarakat didengar. Kami berharap program pembangunan lebih merata dan digitalisasi layanan publik benar-benar mempermudah warga,” kata Sari, seorang pelaku UMKM di Tanjung Pandan.
Selain itu, Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat melantik sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan melakukan mutasi terhadap ASN. Menurut pemerintah, langkah ini bertujuan mengoptimalkan kinerja birokrasi agar lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Beberapa warga menilai, mutasi ini bisa membawa penyegaran birokrasi jika ditempatkan dengan tepat.
Namun, tidak semua komentar bersifat positif. Beberapa masyarakat menyampaikan kekhawatiran terkait penanganan isu lingkungan dan tambang ilegal, serta transparansi penggunaan anggaran pemerintah. Kritik ini muncul seiring meningkatnya perhatian warga terhadap kelestarian alam dan kesejahteraan ekonomi rakyat kecil.
Komentar