Dikatakan Taufik, banyak persoalan berat yang ada di Provinsi Babel sehingga membutuhkan kebijakan politik untuk menyelesaikannya.
“Persoalan yang paling berat terkait pertimahan, persoalan lahan karehna banyak lahan dikuasai perusahaan-perusahaan yang diperjual-belikan, juga masalah timah yang bekerja di luar IUP,” katanya.
“Kita banyak membuat regulasi mengatur masyakat Belitung pada umumnya. Bagaimana Belitung masuk dalam 10 KSPN yang menjadi prioritas pemerintah, KEK pariwisata, kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN) serta Geopark. Ini yang menjadi program pusat di Kabupaten Belitung yang harus dijaga dan dilanjutkan,” katanya. (bilitonnews.co/tedja pramana)
