BILITONNEWS.CO, BANGKA BARAT – Mana yang harus lebih diprioritaskan, kepentingan pertambangan atau infrastruktur pemerintah yang dibangun untuk masyarakat nelayan?
Pertanyaan ini mencuat menyusul informasi rencana aktivitas pertambangan di kawasan Dermaga Jeti Nelayan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, yang disebut-sebut bersinggungan dengan kawasan KP PT Timah.
Persoalannya bukan sekadar status kawasan tambang, melainkan bagaimana nasib fasilitas publik yang menjadi penunjang mata pencaharian masyarakat pesisir.
Ironisnya, kondisi Dermaga Jeti saat ini dilaporkan mengalami kerusakan parah. Anak tangga akses nelayan roboh, aktivitas bongkar muat terganggu, dan nelayan terpaksa mencari alternatif ketika kondisi air memungkinkan.
Di tengah kondisi tersebut, muncul informasi mengenai rencana pemanfaatan kawasan untuk aktivitas pertambangan.
PT Timah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai batas wilayah KP, status kawasan PDI 5, serta rencana pemanfaatannya. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga harus menjelaskan status aset, pengelolaan dermaga, dan langkah perlindungan fasilitas tersebut.
Sebab, keberadaan wilayah pertambangan tidak serta-merta menghapus fungsi dan kepentingan fasilitas publik. Setiap perubahan pemanfaatan harus memiliki dasar, prosedur, serta penyelesaian yang jelas.
Ini bukan persoalan menolak pertambangan. Namun, kepentingan ekonomi dari sumber daya alam juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup pada kawasan tersebut.
Sudahkah ada kajian dampak terhadap nelayan? Jika dermaga terdampak, apakah tersedia fasilitas pengganti yang layak? Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian dan keberlangsungan aktivitas masyarakat?

Komentar